Demokrat Berharap Distribusi Kursi Pimpinan MPR Merata

Demokrat Berharap Distribusi Kursi Pimpinan MPR Merata

Agen Domini Qiu Qiu, Agen Qiu Qiu Bandar Ceme, Capsa Susun – Partai Demokrat sebagai satu diantara parpol (partai politik) simpatisan Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai sekarang belum memastikan sikap politiknya. Apa bisa menjadi partai politik oposisi atau masuk dengan partai politik Konsolidasi Indonesia Kerja (KIK) simpatisan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dalam persaingan perebutan bangku pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Demokrat juga belum ambil sikap dalam penetapan paket pimpinan MPR akan datang. “Jadi jika kita bicara paketnya, saya lihat ini begitu awal sebab konsolidasi saja juga belum dipastikan,” tutur Anggota Fraksi Demokrat MPR Muljadi dalam Diskusi Empat Pilar dengan topik “Jaga Politik Berkebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Bangku Pimpinan MPR?” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Muljadi menjelaskan jika ketetapan langkah politik Demokrat ke depan akan dipastikan lewat rapat Majelis Tinggi Partai bersama dengan beberapa Ketua DPD se-Indonesia. Gagasannya, pada Kamis (11/7/2019) akan datang, Demokrat akan mengadakan rapat Majelis Tinggi Partai.

Walau demikian, Muljadi mempunyai pandangan semestinya bangku pimpinan MPR dibagi dengan rata pada partai politik yang belum memperoleh bangku pimpinan di DPR. “Semestinya peranan kekuasaan ini dialokasikan lebih rata. Saya pasti lebih condong memiliki pendapat, semestinya yang telah mendapatkan bangku di DPR, pasti memperioritaskan yang belum di MPR,” tuturnya.

Karena, dalam tatanan politik ini tidak ada yang baku. Ditambah lagi, formasi pimpinan MPR tidak ditata dalam UU MD3 seperti bangku pimpinan DPR. “Tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengendalikan lima pimpinan anggota MPR itu terbagi dalam partai apa saja,” tuturnya.

Ia mempunyai deskripsi bila bangku Ketua DPR jadi jatah PDIP yang berhaluan nasionalis karena itu semestinya untuk bangku pimpinan MPR diambilkan dari partai politik yang berhaluan religius.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Proyek Masjid, KPK Geledah Kantor Bupati Solok Selatan

“Bahkan juga juga bisa yang semakin bagus nasional, religius, itu dapat semakin bagus , ini kan tidak tutup kemunkinan,” tuturnya.

Disebutkan Muljadi, praktik distribusi pimpinan yang rata itu sudah pernah dikerjakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009-2014. Saat itu, Demokrat ikhlas memberi bangku pimpinan MPR pada Taufiq Kiemas dari PDIP. Walau sebenarnya, Megawati Soekarnoputri adalah lawan politik SBY pada Pemilihan presiden 2009.

“Itu sisi dari mendistribusikan peranan kekuasaan,” katanya.

Langkah ini adalah bentuk dari prinsip kegotongroyongan. “Kita ketahui pekerjaan pimpinan itu banyak sekali sekali, mustahil dirangkap oleh satu partai. Ditambah lagi jika (bangku) pimpinan serta memang tidak pernah berlangsung (satu partai politik pegang dua bangku ketua DPR serta MPR,” tuturnya.

Menurut Muljadi, masalah bangku pimpinan MPR atau alat kelengkapan dewan yang lain seperti bangku ketua fraksi, ketua tubuh budget, serta yang lain adalah persoalan-persoalan yang benar-benar politis. “Bagaimana keinginan-keinginan semasing partai serta terjadi disana negosiasi antar partai agar tidak berlangsung kerusuhan kan? Itu sebenarnya, pragmatisnya itu,” urainya.

Pertanyaannya, apa partai politik di luar konsolidasi pemerintah wajar memperoleh jatah bangku pimpinan atau faktor pimpinan MPR? Muljadi menjelaskan jika hal tersebut benar-benar wajar.

“Semua partai serta siapa saja jadi anggota punyai hak-hak basic menjadi pimpinan MPR. Masalahnya teori ini tetap tidak tidak menyambung dengan praktik yang berada di lapangannya serta selanjutnya masih terjadi negosiasi antar kekuasaan, di antara pimpinan partai,” tuturnya.