Pemprov Aceh Diingatkan Konsultasi ke Mendagri Soal Qanun Poligami

Pemprov Aceh Diingatkan Konsultasi ke Mendagri Soal Qanun Poligami

Agen Domini Qiu Qiu, Agen Qiu Qiu Bandar Ceme, Capsa Susun – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan sampai sekarang ini Pemerintah Propinsi (Pemprov) Aceh belum lakukan konsultasi berkaitan qanun atau ketentuan wilayah (perda) poligami.Walau demikian, Tjahjo menjelaskan belumlah ada gagasan menyebut Pemprov Aceh.

Sudah diketahui, Pemprov Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah merangkum qanun mengenai poligami yang sekarang ini memunculkan masalah. “Belum ada (konsultasi-red),” kata Tjahjo lewat pesan secara singkat, Rabu (10/7/2019).

Tjahjo menjelaskan sampai sekarang ini belumlah ada gagasan untuk menyebut Pemprov Aceh. Ia memandang Pemprov Aceh seharusnya pro aktif konsultasi. “Belum mengarah sana (pemanggilan-red). Pemda Aceh yang harusnya pro aktif,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan seperti Ketentuan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 120/2018 perancangan perda satu wilayah diputuskan lewat paripurna DPRD/DPRA harus diserahkan ke Kemendagri untuk dikerjakan fasilitasi atau pengkajian.

Baca Juga : Bank Permata Diminta Tutup Rekening Penipuan Mengatasnamakan Sanken

“Fasilitasi dikerjakan untuk menyimak beberapa segi. Diantaranya wewenang pemda. Lalu materi muatan, yaitu apa akan sesuai pearturan yang tambah tinggi , kebutuhan umum serta nilai Pancasila,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sarana ini dikerjakan dengan bersama dengan menyertakan beberapa faksi. Dalam soal ini kementerian/instansi atau faksi lain yang berkaitan dengan subtansi perancangan perda.

“Hasil fasilitasi dikatakan ke wilayah untuk seterusnya pemda sesuaikan perancangan perda sesuai hasil fasilitasi disebut. Wilayah mengemukakan perancangan perda yang telah sesuai itu ke Biro Hukum Kemendagri untuk memperoleh kode daftar,” katanya.

Sebelum memperoleh kode daftar, Biro Hukum kemendagri akan lakukan verifikasi. Bila tidak sesuai hasil fasilitasi karena itu tidak diedarkan kode daftar. Sebaliknya, bila telah sesuai dengan maka diedarkan kode daftar. dita angga