Arif Budimanta: Penyelesaian Papua Harus Menyeluruh

Arif Budimanta: Penyelesaian Papua Harus Menyeluruh

Agen Domini Qiu Qiu, Agen Qiu Qiu Bandar Ceme, Capsa Susun JAKARTA – Pembangunan ekonomi di Papua harus diimbangi dengan perbaikan persoalan sosial hingga bisa membuat keadilan sosial yang pada ujungnya akan tingkatkan perkembangan ekonomi di pulau yang sarat kekayaan alam itu.

Pengakuan ini dikatakan Wakil Ketua Komite Ekonomi serta Industri Nasional (KEIN) Bijaksana Budimanta jadi tanggapan atas perubahan yang berlangsung di Papua. Menurutnya, pembenahannya tidak dapat dikerjakan dengan parsial, tetapi harus lengkap.

Dalam pandangan Bijaksana, perkembangan ekonomi Papua sebetulnya tidak konstan serta rawan. Berdasar data historis yang ada, perkembangan ekonomi Papua seringkali tertera tumbuh minus. Bahkan juga per kuartal II/2019, dengan spasial perkembangan ekonomi Pulau Maluku serta Papua alami perkembangan ekonomi yang terkontraksi 13,12%.

“Ini yang perlu jadi perhatian serta bahasan bersama dengan, bagaimana dapat daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya itu mempunyai perkembangan yang negatif,” tuturnya, Sabtu (24/8/2019).

Ia menerangkan ketergantungan Papua pada bidang pertambangan jadi aspek terpenting ketidakstabilan perekonomian. Pada 2016, bidang pertambangan serta penggalian memberi 42% pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua. Walau sebenarnya, berdasar penghitungan yang dikerjakan KEIN, jika perkembangan ekonomi dihitung tanpa ada bidang tambang, karena itu perkembangan ekonomi condong lebih konstan serta nilainya di atas rata-rata perkembangan nasional.

Baca Juga : Korban Tenggelam Tak Diberi Ambulans, Wali Kota Tangerang Marah Besar

“Artinya sumber perkembangan ekonomi Papua didukung oleh elemen yang tidak berkaitan. Pertambangan benar-benar rawan dengan gerakan harga komoditas global, keadaan external serta unsur yang lain hingga tidak dapat dihandalkan jadi hanya satu sumber perkembangan ekonomi,” jelas Bijaksana.

Keadaan itu, sambungnya, diperparah dengan industri hilirisasi yang benar-benar minim demikian dengan investasi keseluruhannya. Fungsi investasi, yang disaksikan dari andil pembentukan modal masih domestik bruto (PMTDB) pada PDRB Papua masih rendah. Walau sebenarnya Fungsi PMTDB penting untuk pastikan kesinambungan perekonomian Papua dalam periode panjang.

Peningkatan ekonomi Papua juga, belum maksimal dalam mendayakan warga lokal serta aktor usaha UMKM. Berdasar data Dinas Koperasi serta UMKM Propinsi Papua per Desember 2014, resapan tenaga kerja UMKM di Papua cuma 1,33% sesaat resapan pada output sebesar 0,30%.

“Perlu terdapatnya kebijaksanaan yang bisa menggerakkan peningkatan ekonomi berbasiskan pemberdayaan warga serta produk lokal hingga warga Papua ada juga rasa sense of belonging yang selanjutnya berbuntut pada kesejahteraan penduduknya sebab mereka jadi aktor serta rasakan faedahnya,” sebut Bijaksana.

Berkaitan dengan ketergantungan perkembangan ekonomi yang tinggi pada pertambangan, Bijaksana menjelaskan, Papua sebetulnya mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tidak terbatas tambang saja. Ikan serta hewan air yang lain dapat jadi pilihan baru komoditas jagoan Papua.

Merujuk pada data Statistik Perusahaan Perikanan BPS Papua 2015, Papua mempunyai panjang garis pantai kurang lebih 1.170 mil serta cuma 5,4% rumah tangga yang gantungkan hidup dari bidang perikanan. Selain itu, dalam RPJMN Papua 2013-2018 disebut kekuatan perikanan serta kelautan Papua dengan tangkapan laut rata-rata 633.000 ton per tahun. Pada Januari sampai Februari 2017, bidang ini cuma berperan sekitar 0,01% pada keseluruhan import Papua.

“Tidak cuma rendahnya rumah tangga yang masih memercayakan bidang perikanan. Andil bidang ini pada export Papua juga masih sangat-sangat rendah serta ini sebetulnya ialah kesempatan yang besar sekali,” kata Bijaksana.

Tidak hanya bidang perikanan, kekuatan rimba Papua belum dioptimalkan. Rimba produksi Papua adalah yang terluas di Indonesia serta kekuatan produksi kayu bundar dengan fisik lumayan besar. Tetapi, belum terkelola dengan maksimal kelihatan dari produktivitas yang dibuat masih rendah dibanding Sumatera yang mempunyai jumlahnya rimba produksi yang lebih kecil.

Type hasil rimba kayu Papua terbagi dalam meranti, kayu kombinasi, kayu indah. Type hasil rimba non-kayu Papua terbagi dalam rotan, sagu, nipah, kayu lawang, minyak kayu masoi, minyak kayu putih, kayu gaharu.

“Dengan potensi-potensi itu karena itu mustahil tidak untuk dapat wujudkan perkembangan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik di tanah Papua seandainya ada keseriusan serta usaha yang lebih dari pemerintah serta tentu saja dibantu dengan stakeholders yang berkaitan yang lain,” tuturnya.

Walau demikian, Bijaksana mengemukakan, persoalan Papua tidak sekedar hanya pada perkembangan ekonomi yang tidak konstan serta rawan akan dan juga pada persoalan sosial yang lain dan pemerataan serta keadilan sosial yang masih jadi masalah besar disana.

Dalam buku berjudul “Papua Road Map” yang diedarkan Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2009 disebut akar permasalahan Papua mencakup peminggiran, diskriminasi, terhitung kurangnya pernyataan atas andil serta layanan Papua buat Indonesia.

Tidak maksimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, terutamanya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta rendahnya keterkaitan aktor ekonomi asli Papua; proses integrasi politik, ekonomi, serta sosial budaya yang belum selesai; siklus kekerasan politik yang belum teratasi, bahkan juga meluas; serta pelanggaran HAM yang belum bisa dituntaskan, terutamanya masalah Wasior, Wamena, serta Paniai.

“Permasalahan perekonomian di Papua tambah lebih kompleks dibanding dengan daerah-daerah yang lain sebab ada unsur lain yang cukup berat seperti diskriminasi, perselisihan vertikal dan lain-lain, bukan sebatas ketakmampuan warga terhubung sandang, pangan serta papan,” katanya.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, menurut LIPI, pemerintah Indonesia tertera masih mempunyai beberapa kekurangan yaitu pendekatan Jakarta sentris serta keamanan sudah membuahkan beberapa masalah kekerasan di Papua.

Selanjutnya, komunikasi serta diplomasi yang tidak sesuai barisan muda Papua serta Diaspora Papua di Luar Negeri sudah jadi besar rasio rumor Papua, baik di domestik atau di dunia internasional. Seterusnya adalah dialog yang sifatnya partisipatif (kesetaraan politik dalam mengemukakan opini, pemilikan atas komunitas bersama dengan) belum dikerjakan sampai ini hari.

“Sambil menggerakkan perekonomian lewat gagasan strategis sesuai kekayaan alam yang ada di Papua, pemerintah harus juga lakukan strategi-strategi tersendiri untuk mengakhiri permasalahan sosial dan keadilan sosial yang memang jadi penting buat warga Papua,” pungkas Arif.