Megawati Inginkan Pemilihan Ketua MPR Aklamasi

Megawati Inginkan Pemilihan Ketua MPR Aklamasi

Agen Domini Qiu Qiu, Agen Qiu Qiu Bandar Ceme, Capsa Susun– Penentuan paket Pimpinan MPR jadi dinamika yang lumayan menarik sebab beberapa parpol (partai politik) inginkan tempat ketua. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Golkar, contohnya dua partai politik Konsolidasi Indonesia Kerja (KIK) yang saling membidik tempat Ketua MPR.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam beberapa peluang, terus-terang mengatakan kemauannya untuk merampas bangku Ketua MPR. Tetapi, Partai Golkar yang mendapatkan bangku paling banyak ke-2 di DPR RI sesudah PDIP merasakan lebih memiliki hak atas bangku Ketua MPR. Sesaat PDIP yang telah memperoleh bangku Ketua DPR jadi juara pemilu, pun tidak tutup pintu untuk turut merampas bangku Ketua MPR.

Bukan sekedar partai politik KIK, Partai Gerindra juga merasakan patut untuk turut berebutan bangku Ketua MPR. Begitupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, waktu berjumpa Presiden Jokowi selesai gelaran pemilihan presiden di Istana Negara disebut satu diantara topik pembicaraannya ialah masalah tempat Pimpinan MPR.

Ketua DPP Bagian Luar Negeri Ahmad Basarah menjelaskan, partainya inginkan paket Pimpinan MPR diambil dengan aklamasi. Karenanya, dalam membuat paket pimpinan dibutuhkan konsolidasi tidak cukup dengan internal partai politik KIK, dan juga partai politik yang pada Pemilihan presiden 2019 masuk dalam barisan Konsolidasi Adil Makmur (KAM).

“Sebab Bu Mega inginkan supaya Pimpinan MPR itu diambil dengan aklamasi, bukan dengan voting karena itu satu diantara langkah untuk dapat ke arah pada penentuan Pimpinan MPR dengan aklamasi, dengan musyawarah mufakat, pasti harus ada kompromi dengan faktor partai politik dari Konsolidasi Adil Makmur, masuk di formasi kepimpinan MPR mendatang ini,” papar Basarah yang sekarang memegang Wakil Ketua MPR didapati selesai penyerahkan hewan kurban oleh DPP PDIP sekitar 30 ekor kambing pada umat Islam Bali, di Masjid Al-Ihsaan Grand Inna Bali Beach, Minggu (11/8/2019).

Baca juga : Kencingi Bendera Merah Putih, 4 Pemuda di Inhu Riau Ditangkap

Tentang siapa yang akan menempati tempat Ketua atau Wakil Ketua MPR, menurut Basarah, hal tersebut kelak jadi kuasa beberapa ketua umum semasing partai politik atas kesepakatan Presiden Jokowi.

“Ya kelak kita lihat selanjutnya Pak Jokowi, Ibu Mega akan membuat pertemuan dengan ketum-ketum parpol Konsolidasi Indonesia Kerja. Pasti di komunitas pertemuan itu semua akan dimusyawarahkan, semua akan diambil keputusan-keputusan dengan mufakat. Saya meyakini dengan kemauan baik untuk jaga kesatuan bangsa, jaga persatuan bangsa, insyaAllah semua ikhtiar untuk menjadikan satu semua kemampuan bangsa ini dapat diraih dalam komunitas musyawarah mufakat,” tuturnya.

PDIP sendiri mempunyai kebutuhan berkaitan bangku Pimpinan MPR. Berdasar hasil Kongres V Bali yang selesai pada Sabtu (10/8/2019), satu diantara point yang disetujui ialah mengangkat jadwal amandemen hanya terbatas UUD 1945. PDIP inginkan lima orang pimpinan MPR berdasar perintah UU MD3 yang saat ini itu ialah figur-figur serta partai-partai politik yang setuju dengan jadwal amandemen hanya terbatas UUD 45 ini,” tutur Basarah.

Karenanya, partainya ingin manfaatkan waktu yang ada untuk buka forum-forum musyawarah untuk sampai pada persetujuan supaya partai-partai yang terhimpun dalam KIK, sesudah bersama berdiskusi serta mendapatkan kesepakatan Presiden Jokowi sebagai presiden dipilih. “Kita akan menyetujui formasi Pimpinan MPR dari Konsolidasi Indonesia Kerja atau bersama dengan faktor dari Konsolidasi Adil Makmur yang setuju, yang commited, yang sepakat diselenggarakannya jadwal amandemen hanya terbatas UUD 1945,” ujarnya.