Demokrat Tolak Amandemen UUD: Hidupkan GBHN Cukup UU Saja

Demokrat Tolak Amandemen UUD: Hidupkan GBHN Cukup UU Saja

Agen Domini Qiu Qiu, Agen Qiu Qiu Bandar Ceme, Capsa Susun– Fraksi Partai Demokrat di MPR menampik wawasan amandemen UUD 1945 berkaitan penghidupan kembali GBHN. Menurut Demokrat, tidak ada fakta menekan buat MPR lakukan amandemen pada UUD 1945.

“Adakah political reasoningnya? Di masa reformasi, negara kita punyai GBHN dengan nama yang berlainan. Gagasan Pembangunan Periode Panjang, Menengah, serta Pendek. Ada UU-nya. Benar-benar komplet,” kata Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny K Harman, pada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Benny memandang UUD 1945 tak perlu diamandemen. Menurut dia, bila memang yang diharapkan cuma hanya masalah GBHN, yang dibutuhkan hanya membuat revisi UU mengenai rencana pembangunan nasional yang terdiri atas RPJP serta RPJM.

“Tak perlu merubah UUD Negara RI 1945 bila tujuannya cuma untuk hidupkan GBHN, bila cuma ingin ganti nama, cukup UU saja,” katanya.

Seterusnya, menurut Benny amandemen UUD 1945 berkaitan GBHN itu bukan fakta untuk menguatkan konstitusi. Karena, lanjut ia, beberapa permasalahan negara malah ada sebab penerapan konstitusi yang benar-benar lemah.

“Permasalahan kenegaraan yang ada sampai kini lebih sebab implementasinya yang lemah, manajemen pemerintahan yang perlu rekonsilasi, negara kita lemah tetap dalam melakukan konstitusi,” papar Benny.

Baca juga : Helikopter Bom Air Dikerahkan untuk Padamkan Api di Kawah Putih

Ia mengharap MPR sekarang fokus menolong pemerintah mengakhiri masalah negara yang nyata. Benny memberikan contoh perselisihan di Papua.

“Kemampuan politik serta kelompok di MPR semestinya sekarang konsentrasi menolong pemerintah mengakhiri masalah Papua, memberi respon tuntutan publik berkaitan Perppu KPK supaya negeri aman serta damai,” katanya.

Berkaitan wawasan amandemen, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pastikan amandemen UUD 1945 berkaitan GBHN tidak dikerjakan dalam tempo dekat. Bamsoet menyebutkan MPR ingin menyerap inspirasi warga.

Bamsoet menerangkan MPR akan menyerap inspirasi warga berkaitan amandemen UUD 1945 pada tahun pertama waktu jabatan MPR 2019-2024. Pada tahun ke-2, ia menjelaskan MPR akan mengaitkan apa-apa saja yang butuh diamandemen.

Baru pada tahun ke-3 waktu jabatan 2019-2024, MPR putuskan apa mengamandemen UUD 1945 ataukah tidak. Politisi Partai Golkar itu pastikan MPR tidak terburu-buru dalam mengamandemen UUD.

“Tahun ke-3 baru kita peluang ingin memutuskan mana yang diperlukan oleh bangsa. Jadi saya yakinkan jika kami di MPR tidak grasa-grusu serta kami akan jeli dalam memutuskan yang tersangkut hari esok bangsa,” kata Bamsoet di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).