OTT Pejabat UNJ, KPK: Pelimpahan ke Polisi Bukan Pertama Kali

OTT Pejabat UNJ, KPK: Pelimpahan ke Polisi Bukan Pertama Kali

Agen Domini Qiu Qiu, Agen Qiu Qiu Bandar Ceme, Capsa Susun– KPK bicara tentang penyerahan masalah operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Kampus Negeri Jakarta (UNJ) ke faksi kepolisian. KPK menjelaskan penyerahan masalah ke polisi bukan hal baru serta pertama.

“Ini kok diberikan ke aparat penegak hukum lain? Perlu kami tekankan KPK bukan hanya sekali ini menyerahkan masalah pada aparat penegak hukum lain, awalnya kami beberapa masalah selanjutnya diberikan penegak hukum lain, baik kejaksaan kepolisian, sama hal-nya saat memahami hasil dari tangkap tangan itu kita dalami, rupanya diantaranya tindakan pelaksana negara tidak dipenuhi, karena itu kita berikan ke aparat hukum lain,” kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri waktu pertemuan wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (23/5/2020).

Masalah background penyerahan masalah ini ke polisi, Ali menerangkan KPK tidak sendirian lakukan OTT tetapi bekerja bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI. Ali menjelaskan KPK mendapatkan info sangkaan penyerahan uang pada petinggi Kemendikbud.

“Sebab ada info jika ada sangkaan penyerahan beberapa uang pada petinggi di Kemendikbud, di situlah info yang diterima KPK selanjutnya bersama ke lapangan, serta betul ditangkap seseorang, atas nama DAN untuk kepala sisi kepegawaian di UNJ,” kata Ali.

Ali menjelaskan penyerahan masalah OTT ini telah sesuai ketentuan undang-undang Klausal 28 Tahun 1999. Menurut dia, masalah ini dilimpahkan ke polisi sebab tidak sesuai ketentuan yang berlaku di KPK yakni satu masalah dapat diatasi KPK jika masalah itu menyertakan pelaksana negara.

Baca juga : Dikejar di Pasar, Ini Detik-detik 2 Tim Tugas COVID-19 Papua Ditembak KKB

“Saat ini di luar yang kami baca pada media ialah KPK amankan pimpinan perguruan tinggi atau rektor, perlu kami tekankan waktu itu yang ditangkap ialah seorang namanya DAN untuk Kabag Kepegawaian, jika kita bicara tentang UU 28 1999, kelak dihubungkan Klausal 11 UU KPK, KPK ada keunikan tidak sama dengan aparat hukum lain seperti kepolisan serta kejaksaan, di KPK Klausal 11 disana sangat jelas punyai wewenang menyelidik, menyidiki. Serta tuntut tipikor, diantaranya menyertakan pelaksana negara,” tuturnya.

“Jadi yang menyertakan pelaksana negara diantaranya kelak ada penegak hukum dan sebagainya, termasuk juga kerugian satu miliar serta yang lain, selanjutnya di UU cukup jelas jika dalam soal tipikor tidak penuhi ketetapan seperti ayat 1, karena itu KPK harus menyerahkan penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan ke kepolisian serta kejaksaan. UU mengharuskan demikian di klausal 11 nya,” tambahnya.

Walau demikian, Ali pastikan KPK tidak terlepas tangan di masalah ini meskipun masalah telah dilimpahkan ke polisi. Ali memperjelas KPK serta polisi tetap akan lakukan pengaturan dalam menginvestigasi masalah ini.

Berkaitan dengan keterikatan Rektor UNJ dalam masalah ini, Ali menjelaskan faksinya bersama-sama polisi masih menyelidik. Sampai sekarang KPK belum mendapatkan ada keterikatan pelaksana negara dalam masalah ini.

“Sesudah minta info dari tujuh orang itu team memiliki pendapat, rupanya pemenuhan tindakan aktor pelaksana negara belum diketemukan. Maka dari itu, di Klausal 11 (UU KPK) ayat 2 harus diberikan, karena itu tanggal 21 Mei (masalah) diberikan ke kepolisian, serta dalam soal ini dilakukan tindakan oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.